🍻 Perbedaan Demokrasi Pancasila Dengan Demokrasi Liberal

PERBEDAANDEMOKRASI INDONESIA DENGAN DEMOKRASI AMERIKA SERIKAT NAMA : ERLAMBANG RAIDIANTO W Nomor Absen : 17 KELAS : XI IPA 4 SMA N 1 SEWON Pertama demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua demokrasi parlementer. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai DaftarIsi hide Ideologi Pancasila 1. Paham Negara Persatuan Bhineka Tunggal Ika 2. Paham Negara Kebangsaan Hakikat Bangsa Teori Kebangsaan 1) Teori Hans Kohn 2) Teori Kebangsaan Ernest Renan 3) Teori Gepolitik oleh Frederich Ratzel 4) Negara Kebangsaan Pancasila 3. Paham Negara Integralistik Negara Pancasila Adalah Negara Kebangsaan Yang Sistemmulti partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik. Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demokrasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang Banyakpara ahli berpendapat bahwa demokrasi pancasila itu merupakan salah satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan jaman karena semua kehidupan berkaitan erat dengan nilai luhur Pancasila. Dalam hal ini kita ambil saja salah satu ahli Nasional Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H. beliau mempunyai Pandangan bahwa demokrasi Pancasila Dengandemikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang Secararingkas, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima periode : Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945-1950. Pelaksanaan demokrasi masa orde lama, terdiri dari Demokrasi Liberal 1950-1959 dan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila masa orde baru tahun 1966-1998. Itubukan demokrasi pancasila sebelum amanden UUD 45. Elemen penting demokrasi pancasila Orde Baru sudah ditinggalkan sejak era reformasi dan turunnya Suharto. Dwi fungsi militer, utusan golongan yang tak dipilih di MPR, presiden sebagai mandataris MPR, dan terbatasnya kebebasan berserikat serta beropini, itu elemen Orde Baru yang tidak disukai Kelebihankeunggulan ideologi pancasila : Mencakup nilai – nilai positif yang diambil dari berbagai ideology. Ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan Zaman. Kekurangan ideologi pancasila: Dapat Menimbulkan tafsir yang Bajajuga: Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia di Masa Demokrasi Liberal. DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA REFORMASI. Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era orde baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak lho perubahan yang terjadi. . Negara kesatuan Indonesia telah banyak sekali mengalami sistem pemerintahan dari zaman kemerdekaan atau ciri-ciri demokrasi orde lama yang telah dipimpin oleh Ir. Soekarno hingga sekarang. Bahkan tidak jarang banyak perubahan drastis yang terjadi di berbagai sektor negara terutama di bidang paham demokrasi, politik dan berikut kita akan membahas tentang perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang akan dibahas di dalam artikel kali ini. Dimana ini merupakan implementasi dari beberapa contoh sistem demokrasi yang pernah berlaku di indonesia. Ini merupakan sejarah panjang sebelum kita memehami perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dimana sebelumnya kita harus mengetahui sistem demokrasi yang berjalan di kedua sistem pemerintahan Demokrasi LiberalMelalui perjuangan diplomasi yang panjang sejak kemerdekaan dengan perundingan-perundingan akhirnya status Indonesia sebagai negara berdaulat diperoleh dengan ditandatanganinya KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Terbentuknya Indonesia sebagai negara serikat RIS akibat KMB di luar kehendak cita-cita perjuangan 17 Agustus 1945. Termasuk Negara Indonesia Serikat adalahNegara Republik Indonesia ibu kotanya di YogyakartaNegara Indonesia TimurNegara Pasundan, termasuk JakartaNegara Jawa-TimurNegara MaduraNegara Sumatra TimurNegara Sumatra anti NIT sebagai negara boneka buatan BelandaUmur Negara Serikat tidaklah lama lebih kurang 8,5 bulan, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia sudah menjadi negara kesatuan. Satu demi satu negara-negara bagian negara boneka buatan Belanda menggabungkan diri. Dimulai dari Negara Jawa-Timur kemudian diikuti oleh negara-negara bagaian lainnya. Sampai dengan tanggal 19 Mei 1950, masih terdapat dua negara bagian buatan Belanda yaitu Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Dalam rangka terbentuknya negara kesatuan maka pada waktu itu juga ditandatangani Piagam Persetujuan antara Pemerintahan RIS, Negara Sumatra Timur, dan NIT untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus UUDS tahun 1950 menggantikan Konstitusi RIS tahun 1949 memberikan peluang untuk dilaksanakannya demokrasi liberal yang berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Pergantian kabinet dalam waktu singkat akibat mosi tidak percaya adalah bukti labilnya kondisi politik di tanah air yang merupakan ciri-ciri ideologi demokrasi. Kepentingan setiap golongan sangat nampak sehingga perkembangan politik diwarnai dengan “Politik Dagang Sapi” koe handel politiek atau tawar menawar kursi dalam ideologi partai ikut menentukan kondisi politik pada saat itu, yaitu ideologi agama Masyumi dan Nahdatul Ulama, ideologi nasionalis Partai Nasional Indonesia dan ideologi komunis Partai Komunis Indonesia. Namun demikian secara umum semua kabinet menginginkan perbaikan di segala lini kehidupan, hal ini dapat dilihat dari program setiap kabinet yang pada umumnya mencantumkanPerbaikan masalah keamanan dan ketentramanPenyempurnaan organisasi pemerintahanPenyempurnaan angkatan bersenjataMelaksanakan ekonomi nasionalMelaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktifMelaksanakan pemiluPengembalian Irian yang dimaksudkan dan beberapa hal penting yang harus diketahui adalah1. Kabinet Natsir 7 September 1950-21 Maret 1951Natsir dari masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950Pencabutan PP tahun 1950 mengenai pembekuan dan pembubaran Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara. Peristiwa ini yang menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Natsir Kabinet Soekiman 27 April 1951- 23 Februari 1952Dikenal juga dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo. Soekiman wakil Masyumi dan Soewirjo wakil dari PON Pekan Nasional Indonesia II di Jakarta yang berlangsung tanggal 21-28 Oktober Agustus, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1951 terjadi penangkapan besar-besaran terhadap pimpinan PKI di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Mutual Security Act 1951, merupakan persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan ini menyebabkan mosi tidak percaya, sehingga Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo 3 April 1952- 3 Juni 1953Wilopo adalah orang UU Pemilu tahun ke luar dari Masyumi, akhir tahun 17 Oktober 1952, merupakan konflik antara militer dengan sipil, atau antara militer dengan Tanjung Morawa Sumatra Timur tahun 1953, berkaitan dengan penggunaan tanah pemerintah oleh rakyat setempat yang menyebabkan bentrok sehingga memakan korban di pihak rakyat. Hal ini menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Wilopo Kabinet Ali I atau Kabinet Ali-Wongso 1 Agustus 1953- 24 Juli 1955Ali Sastoamidjojo wakil PNI dan Wongsonegoro wakil PIR Partai Indonesia Raya.Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika 18-24 April 1955 di Bandung.Adanya Indonesianisasi terhadap perekonomian Indonesia dengan memberikan dorongan kepada para pengusaha pribumi. Namun demikian pada saat itu juga muncul istilah perusahan “Ali-Baba”. Sebutan “Ali” untuk orang Indonesia yang mewakili pengusaha-pengusaha orang Cina “Baba.”Masalah kewarganegaraan orang Cina, supaya memilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955-8 Maret 1956Burhanuddin Harahap wakil dari membuat kabinet koalisi antara Masumi, NU, dan Pemilu I tahun Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah karena DPR hasil pemilu sudah terbentuk. Jadi akhir kabinet ini bukan karena dimosi tidak Kabinet Ali II atau Kabinet Ali-Roem-Idham 24 Maret 1956-14 Maret 1957Kabinet koalisi yaitu Ali PNI, Mohammad Roem Masyumi dan Idham Chalid NU.Pembatalan terhadap perjanjian KMB tahun diri Moh. Hatta dari wakil presiden pada tanggal 1 Desember Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari tahun 1957, tentang pembentukan Kabinet Kaki Empat, di dalamnya terdapat PNI, Masyumi, NU dan PKI. Pada saat itu sudah terjadi penggantian dari Kabinet Demokrasi Parlementer ke Kabinet Demokrasi TerpimpinSedangkan demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan demokrasi masa orde lama. Dimana pemimpin negaralah yang menjadi pusat dari pemilihan kebijakan dan keputusan yang akan berlaku dan menyangkut kepentingan negara. Adanya peningkatan dari otokrasi merupakan salah satu ciri-ciri dari demokrasi terpimpin kala itu. Otokkrasi ini sendiri adalah pemerintahan yang berupa kekuasaan politik yang di kendalikan oleh satu orang saja. Dimana peranan rakyat tidak bisa mengambil bagian dalam perjalanan dari sistem demokrasi terpimpin dan latar belakang dari lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang di perintah oleh presiden Soekarno adalah sebagai berikut Banyaknya gerakan yang dipimpin oleh golongan maupun perorangan yang mengkehendaki pemisahan dari sebuah kesatuan atau gerakan separatis yang akan menyebabkan kegoncangan dan ketidak stabilan negara dan ini adalah latar dari tinjauan keamanan pergantian dari kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal yang memicu ketidak stabilan program yang telah dirancang oleh sistem kabinet tidak mengalami keutuhan dari jalannya program tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi kala itu mengalami terpimpin adalah sistem demokrasi yang pertama kali dikenalkan oleh presiden kala itu yaitu Ir. Soekarno ketika berlangsungnya upacara untuk memperingati hari proklamasi pada tahun 1959. Dimana kala itu Ir. Soekarno memberikan dan membacakan sebuah pidato bersejarah yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang mana isi dari pidato tersebut adalah berupa tanggung jawab persiden terhadap di keluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang mengenalkan sistem dari demokrasi terpimpin berupa sebuah garis Dewan Pertimbangan Agung atau DPA kala itu telah mengusulkan kepada pemerintah agar isi dari pidato presiden Ir. Soekarno tersebut dijadikan GBHN yang merupakan Garis Garis Besar Haluan Negara. Dimana Ir. Soekarno menerima dengan baik usulan dari DPA tersebut. Dimana DPA memberikan rumusan pidato presiden dengan judul Manipol. MPRS juga telah di bentuk atau Majelis Permusyawaratan Sementara pada tanggal 31 Desember 1959 yang terbentuk berdasarkan Penpres tahun 1959 nomor 2. Anggota naggota dari MPRS yang diangkat oleh Presiden memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut Kembali untuk ikut setuju pada UUD 1945Menyatakan dan setia kepada sejarah perjuangan RISetuju juga dengan Manifesto Politik di IndonesiaKeanggotaan MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga ditambah dnegan beberapa utusan dari wakil golongan dan wakil daerah yang di angkat berdasarkan UUD 1945. Dimana keanggotaan MPRS yang telah di cantumkan di Penpres 1959 nomor 2 yaitu terdiri dari 261 anggota dari DPR dan juga 94 anggota yang berupa utusan dari daerah dan juga terdapat 200 anggota dari wakil golongan karya. Diaman tugas utama dari MPRS adalah untuk menentukan dan menetapkan Umum Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinPerbedaan yang mencolok antara ke dua sistem demokrasi yang pernah di laksanakan di NKRI adalah Demokrasi Terpimpin Demokrasi yang di lakukan oleh pemimpin negara dan segala keputusan dan juga pengambilan suara dilakukan dan berpusat pada pemimpin negara kala itu yaitu sang Liberal Merupakan demokrasi yang segala jenis pemikiran serta keputusan yang diambil berdasarkan kepada hak dari setiap individu dan kemudian ditetapkan oleh pemimpin negara presiden yang merupakan seorang penentu dari keputisan ke dua jenis sistem pemerintahan demokrasi Indonesia ini jelas terlihat sangat berbeda seprti halnya perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Berikut beberapa perbedaan lain yang dimiliki oleh kedua sistem demokrasi tersebut, yaitu Segala keputusan jelas di lakukan oleh presiden sebagai pemimpin negara kala pemerintahan demokrasi liberal sedangkan keputusan dan hak memilih dimiliki oleh para individu dan baru keputusan akhir ditentukan oleh presiden di kala pemerintahan demokrasi terpimpin menybabkan terbatasnya ruang gerak dari partai politik sedangkan partai politik banyak memegang peranan di pemerintahan pada masa demokrasi suara terbanyak berlaku pada demokrasi liberal sedangkan musyawarah pada demokrasi terpimpinpaham sosialis dianut kala demokrasi terpimin berbeda dengan paham liberalis yang dianut demokrasi beberapa perbedaan yang bisa anda temukan ketika mempelajari dan mendalami pemerintahan Indonesia tersebut. Uploaded byCuyRozak AlwaysPatient 0% found this document useful 1 vote607 views3 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 1 vote607 views3 pagesPerbedaan Demokrasi Liberal Dan Demokrasi PancasilaUploaded byCuyRozak AlwaysPatient Full descriptionJump to Page You are on page 1of 3Search inside document Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Halau para penguntai abjad. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia yaa... Selamat datang kembali di ruang media informasi pendidikan ini. Semoga di sini kita bisa belajar bersama-sama. bila ingin membuat komentar, kalian bisa memanfaatkan kolom kita sudah belajar tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan laluBentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, kali ini Untaian Abjad akan berbagi materi PPKn Kelas IX BAB III tentang Perbedaan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosialis. Yuh langsung saja ke materi...Berikut ini perbedaan atau perbandinganDemokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal dan Demokrasi PancasilaMengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik diambil dengan musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dikenalnya diktator mayoritas dan tirani LiberalMengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi private enterprise.Keputusan diambil dengan suara terbanyak 50+1.Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara sekuler.Keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga SosialisMengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan diambil berdasarkan kehendak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan Indonesia, pelaksanaan demokrasi dilakukan dengan dua cara yakni langsung dan tidak demokrasi langsung yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat yang menduduki kursi kekuasaan atau pemerintahan di Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan dalam mengikuti pemilihan umum, bukan ditentukan oleh lembaga perwakilan demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanah rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yaitu mereka yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan Bab III, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik IndonesiaHakikat dan Teori KedaulatanBentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik IndonesiaDemokrasi Parlementer 1945-1959 dan Demokrasi Terpimpin 1959-1966Demokrasi Pancasila 1966-1998 dan Demokrasi Pancasila Masa Reformasi 1998-SekarangSistem Pemerintahan di Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga NegaraHubungan AntarlembagaPeranan Masyarakat dalam Pelaksanaan DemokrasiDi Indonesia, peranan masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dari cara keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD [Pasal 2 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu[Pasal 19 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pengisian keanggotaan DPD[Pasal 22 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan langsung[Pasal 6A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah [UU No. 23 tahun 2014].Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peran rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya dengan melaksanakan pemilu. Namun, dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, media masa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil LUBER dan Jurdil. Hal tersebut seusai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai LangsungAsas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati UmumAsas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain BebasAsas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa RahasiaAsas rahasia, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui siapa pun dengan jalan apa JujurAsas jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan AdilAsas adil menjamin bahwa setiap pemilihan dan peserta pemilu, mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, tetapi saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Ain Tin Sumartini dan Asep Sutisna terbitan Kemendikbud.

perbedaan demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal